BANDARLAMPUNG – Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung dari Masmudi, S.E., M.Si., CSFA., CA, AK., ERMAP, GRCP, GRCA. kepada Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., CSFA, ACPA, CA, Ak. Acara berlangsung di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, pada Kamis, 6 Maret 2025.
Acara Sertijab ini turut disaksikan oleh Anggota V BPK RI, H. Bobby Adhityo Rizaldi, Direktur Jenderal Pemeriksa Keuangan Negara V, Widhi Widayat, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Ketua DPRD se-Provinsi Lampung.
Bupati Lampung Utara mengapresiasi Masmudi atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung. Ia juga menyampaikan selamat bertugas kepada Nugroho Heru Wibowo, dengan harapan sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPK semakin kuat dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Ia juga menyampaikan visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030 dengan tema "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas", yang menekankan pembangunan ekonomi inklusif, penguatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Gubernur Lampung juga menyoroti keberhasilan Provinsi Lampung dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sepuluh tahun terakhir. Ia berharap prestasi tersebut dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang melalui pengelolaan keuangan yang semakin baik.
Acara serah terima jabatan ini berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan sesi foto bersama serta ramah tamah. Diharapkan, dengan kepemimpinan baru di BPK Perwakilan Lampung, kolaborasi antara BPK dan pemerintah daerah semakin erat dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Utara. ( * )
Editor : Erina
Tidak ada komentar:
Posting Komentar